Konsistensi Kebijakan sebagai Kunci Penguatan Industri Pertahanan Nasional
Dalam memperkuat industri pertahanan nasional, kita tidak bisa hanya bergantung pada besarnya anggaran yang disediakan. Konsistensi kebijakan jangka panjang dan dukungan pembiayaan berkelanjutan dari pemerintah menjadi faktor yang tak kalah penting. Dikutip dari Amelia Anggraini, anggota Komisi I DPR RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menegaskan pentingnya prioritas penggunaan produk dalam negeri, transfer teknologi, serta skema “offset” dalam setiap pengadaan luar negeri. Ini adalah langkah awal yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung industri lokal.
Captive Market untuk Keberlanjutan Permintaan
Salah satu inovasi yang dihadirkan pemerintah adalah penciptaan “captive market” melalui belanja TNI. Dengan adanya jaminan permintaan ini, industri nasional bisa menjalankan produksi dengan lebih stabil. Menurut Amelia, peran pemerintah di sini sangat penting, baik sebagai regulator, fasilitator, maupun pembeli utama produk pertahanan. Ini semua berkontribusi pada kesinambungan produksi dalam negeri, menciptakan ekosistem yang saling mendukung.
Tantangan dalam Pembiayaan
Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi industri pertahanan. Seringkali, sektor ini dianggap memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang padat modal, siklus produksi dan pembayaran yang panjang, serta ketergantungan pada alokasi APBN. Selain itu, aset di sektor ini sangat spesifik, yang membuatnya tidak selalu memenuhi kriteria “bankable” untuk agunan kredit. Sebagian besar bank BUMN juga masih sangat terbatas dalam memberikan dukungan finansial.
Meski demikian, beberapa bank BUMN mulai memberikan kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah dan pembiayaan untuk proyek tertentu, seperti galangan kapal. Sayangnya, skema ini masih dirasa belum cukup untuk mempercepat perkembangan industri secara menyeluruh.
Peluang Melalui Kerjasama
Di sisi lain, belanja pertahanan TNI memberikan peluang bagi industri nasional untuk berkembang. Kepastian pasar ini sangat penting dalam membangun keberlanjutan investasi jangka panjang. Amelia menegaskan bahwa tantangan utama bukan hanya pada kapasitas produksi, tetapi juga pada konsistensi kebijakan jangka panjang dan keberanian untuk berinvestasi dalam teknologi. Integrasi antara BUMN dan BUMS dalam rantai pasok yang solid juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan.
Peningkatan Kapasitas Produksi
Sejumlah BUMN strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang signifikan. Mereka tidak hanya memproduksi kendaraan taktis, kapal perang, tetapi juga pesawat CN-235 dan NC-212 dengan kandungan lokal yang terus meningkat. Begitu juga dengan industri pertahanan swasta yang kini semakin menonjol. Perusahaan seperti PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) telah mendapatkan lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen pertahanan tertentu.
NKRI, misalnya, memproduksi berbagai komponen penting seperti selongsong peluru dan proyektil. Mereka memiliki kemampuan machining presisi dan pengolahan material sesuai standar industri pertahanan, yang menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri.
Integrasi Ekosistem Industri
Selain NKRI, ada juga PT Republik Defensindo yang memproduksi kendaraan militer khusus dan menunjukkan ekspansi kapasitas yang mengesankan. Pada tahun 2020, mereka berkolaborasi dengan BUMN pertahanan untuk membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem industri pertahanan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan BUMN sebagai “prime contractor” dan BUMS sebagai pemasok sub-sistem.
Insight Praktis untuk Masa Depan
Dari paparan di atas, kita bisa menarik beberapa insight penting. Pertama, konsistensi kebijakan pemerintah dan dukungan pembiayaan adalah fondasi yang harus dijaga untuk memastikan kemajuan industri pertahanan. Kedua, kolaborasi antara BUMN dan BUMS sangat penting untuk memperkuat rantai pasok nasional. Ketiga, industri swasta juga memiliki peran yang semakin signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk komponen kritis.
Kesimpulan
Dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, konsistensi kebijakan dan dukungan pembiayaan yang memadai menjadi prasyarat mutlak agar industri pertahanan nasional dapat bertransformasi dari sekadar memenuhi kebutuhan domestik menjadi pemain regional yang kompetitif. Jika semua elemen ini dapat dijaga dengan baik, kemandirian industri pertahanan tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga realitas yang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan.